Bung Karno (Presiden pertama R.I.) dalam sebuah kutipan pidatonya pada peresmian gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (sekarang IPB) mengatakan bahwa “Pertanian adalah Soal Hidup atau Mati”. Penulis sepakat dengan bung Karno, sebab negara manapun di dunia ini tidak ada yang besar tanpa didahului oleh kemapanan pertaniannya. Abraham Lincoln (mantan presiden Amerika Serikat) mengatakan bahwa pertanianlah yang membuat rakyat Amerika bersatu, bersahabat, dan saling kenal mengenal. Jadi pertanian merupakan kunci untuk kelanggengan suatu negara.
Maka ada baiknya kalau sekali-kali kita harus belajar ke negara paman sam (AS), Japan, dan negara-negara Uni Eropa dalam hal pemihakan negara terhadap pertaniannya. Penguatan pertanian oleh negara-negara barat dilanjutkan berdasarkan keterkaitan yang kuat antara sektor pertanian dengan pertumbuhan industri manufaktur. Pasca 1850, maka terjadi dua revolusi pertanian utama. Pertama, mekanisasi pertanian; Kedua, penggunaan input pertanian yang tinggi. Antara mekanisasi pertanian dimana penggunaan mesin-mesin pertanian dalam pengolahan lahan mendorong meluasnya penambahan lahan pertanian. Ini sekaligus menunjukkan transformasi sektor agraria ke industri berjalan beriringan, saling terkait, dan saling mendukung di kedua belah pihak; bukan malah bertentangan sebagaimana yang terjadi di negara-negara dunia ketiga, yaitu kontradiksi pertanian-industri dan kontradiksi desa-kota.
Karena itu menurut Bonnie Setiawan (2003) bahwa sejarah pertanian Barat adalah sejarah proteksi dan subsidi. Dimana pemeran utama kebijakan tersebut adalah pemerintah (negara). Negara-negara tersebut tidak mau mengambil resiko walaupun dunia mendesak mereka untuk mengurangi subsidi di bidang pertanian. Walaupun logis negara-negara ini untuk mengurangi subsidinya karena kelebihan produksi, subsidi tetap masih diberikan dan petaninya tidak dipersulit hidupnya.
Kalau demikian persoalannya saya masih percaya bahwa untuk keluar dari problem kemiskinan petani tidak lain adalah bagaimana pemerintah dan seluruh stakeholdersnya mampu menempatkan pertanian bukan hanya sebagai persoalan sektoral (ekonomi) saja tetapi bagaimana melihat pertanian sebagai persoalan negara.
Karena itu pemberdayaan petani dengan pemberian subsidi dan proteksi terhadap pertanian dan hasil-hasilnya adalah jalan yang paling mungkin untuk membenahi persoalan pertanian masa depan. Sebab itu meminjam istilahnya Agus Pakpahan (2004) yang dibutuhkan bukan hanya “kail’ dan “umpan” untuk petani agar maju dan berkembang. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah diperlukannya “kolam” dan “akses” terhadap “kolam” itu. Walaupun diberi “kail” dan “umpan” kepada petani, tetap saja tidak akan bermamfaat selama kolamnya dipagari dan tidak dibuka ruang akses kepadanya. (Http://www.ediagrotek.blogspot.com)
Maka ada baiknya kalau sekali-kali kita harus belajar ke negara paman sam (AS), Japan, dan negara-negara Uni Eropa dalam hal pemihakan negara terhadap pertaniannya. Penguatan pertanian oleh negara-negara barat dilanjutkan berdasarkan keterkaitan yang kuat antara sektor pertanian dengan pertumbuhan industri manufaktur. Pasca 1850, maka terjadi dua revolusi pertanian utama. Pertama, mekanisasi pertanian; Kedua, penggunaan input pertanian yang tinggi. Antara mekanisasi pertanian dimana penggunaan mesin-mesin pertanian dalam pengolahan lahan mendorong meluasnya penambahan lahan pertanian. Ini sekaligus menunjukkan transformasi sektor agraria ke industri berjalan beriringan, saling terkait, dan saling mendukung di kedua belah pihak; bukan malah bertentangan sebagaimana yang terjadi di negara-negara dunia ketiga, yaitu kontradiksi pertanian-industri dan kontradiksi desa-kota.
Karena itu menurut Bonnie Setiawan (2003) bahwa sejarah pertanian Barat adalah sejarah proteksi dan subsidi. Dimana pemeran utama kebijakan tersebut adalah pemerintah (negara). Negara-negara tersebut tidak mau mengambil resiko walaupun dunia mendesak mereka untuk mengurangi subsidi di bidang pertanian. Walaupun logis negara-negara ini untuk mengurangi subsidinya karena kelebihan produksi, subsidi tetap masih diberikan dan petaninya tidak dipersulit hidupnya.
Kalau demikian persoalannya saya masih percaya bahwa untuk keluar dari problem kemiskinan petani tidak lain adalah bagaimana pemerintah dan seluruh stakeholdersnya mampu menempatkan pertanian bukan hanya sebagai persoalan sektoral (ekonomi) saja tetapi bagaimana melihat pertanian sebagai persoalan negara.
Karena itu pemberdayaan petani dengan pemberian subsidi dan proteksi terhadap pertanian dan hasil-hasilnya adalah jalan yang paling mungkin untuk membenahi persoalan pertanian masa depan. Sebab itu meminjam istilahnya Agus Pakpahan (2004) yang dibutuhkan bukan hanya “kail’ dan “umpan” untuk petani agar maju dan berkembang. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah diperlukannya “kolam” dan “akses” terhadap “kolam” itu. Walaupun diberi “kail” dan “umpan” kepada petani, tetap saja tidak akan bermamfaat selama kolamnya dipagari dan tidak dibuka ruang akses kepadanya. (Http://www.ediagrotek.blogspot.com)